Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Buruh menolak keras keputusan pemerintah yang berencana menaikan harga BBM pada pekan depan.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai dengan harga BBM yang naik hanya menyengsarakan masyarakat menengah ke bawah, seperti buruh, nelayan, petani, dan pekerja lainnya.
Terkait polemik kenaikan harga BBM yang disebabkan membengkaknya subsidi pada APBN tersebut, Said menjelaskan solusi yang bisa dijalankan pemerintah.
Said menjelaskan solusi agar pemerintah memberikan BBM bersubsidi kepada kendaraan tertentu, seperti sepeda motor, angkutan umum, dan jenis transportasi publik lainnya.
“Solusi yang ditawarkan Partai Buruh dan organisasi kelas pekerja, pertama pisahkan antara pengguna BBM yang bersubsidi dengan yang tidak bersubsidi, misal sepeda motor, angkutan umum, dan sarana kendaraan publik lainnya tidak mengalami harga kenaikan Pertalite atau Premium,” ujar Said dalam konferensi pers yang berlangsung daring, Selasa (23/8/2022).
Lebih lanjut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini juga menilai seharusnya kategori pemakaian BBM bersubsidi tidak bergantung pada besaran cc (cubical centimeter) mesin kendaraan roda empat.
Dia menyarankan lebih baik dikategorikan berdasarkan tahun produksi.
Dengan demikian masyarakat tidak disulitkan dengan diwajibkannya registrasi MyPertamina. Nantinya masyarakat hanya perlu menunjukkan STNK.
“Bagi mobil-mobil, jadi bukan cc mesinnya. Partai Buruh berpendapat tahun pembuatannya, karena itu menjelaskan siapa yang menggunakan. Gak mungkin orang kaya misalnya menggunakan mobil tahun 1999 atau tahun 2000,” kata Said.